| NO | JENIS INFORMASI | RINGKASAN | BERKAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Informasi tentang kedudukan/ domisili/alamat lengkap | Unduh |
| 2 | Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Dasar Pembentukan organisasi | Unduh |
| 3 | Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | tugas dan fungsi | Unduh |
| 4 | Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | struktur organisasi | Unduh |
| 5 | Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Daftar nama dan Alamat UPT/ UP Bapenda Provinsi Riau | Unduh |
| 6 | Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Jadwal Pelayanan UPT/UP dan Samkel | Unduh |
| 7 | Berita, Foto dan Artikel | Dokumen foto ataupun artikel yang dimuat didalam wesite dan sosial media Bapenda | Unduh |
| 8 | SK Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik | Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 9 | Data Pegawai Tahun 2020 | Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 | Unduh |
| 10 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah | Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah | Unduh |
| 11 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah | Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah | Unduh |
| 12 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) | Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) | Unduh |
| 13 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 | Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 | Unduh |
| 14 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar | Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar | Unduh |
| 15 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) | Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) | Unduh |
| 16 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah | Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah | Unduh |
| 17 | Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah | Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah | Unduh |
| 18 | Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi ASN yang Melakukan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Unduh |
| 19 | Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Keternagakerjaan dan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391/2020, Nomor 02/2020 dan 02/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Keternagakerjaan dan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728/2019, Nomor 213/2019 dan Nomor 01/2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 | Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 | Unduh |
| 20 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 80/SE/2020 Tentang Kewaspadaan dan Pecegahan Corona Virus Disease (Covid-19) | Kewaspadaan dan Pecegahan Corona Virus Disease (Covid-19) | Unduh |
| 21 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 85/SE/2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja PNS dan Non PNS Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pelaksanaan Sistem Kerja PNS dan Non PNS Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Unduh |
| 22 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 107/SE/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi PNS dan Non PNS Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi PNS dan Non PNS Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Unduh |
| 23 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 120/SE/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) | Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) | Unduh |
| 24 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 121/SE/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi PNS dan Non PNS Dalam Upaya Pencegahan PenyebaranCorona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi PNS dan Non PNS Dalam Upaya Pencegahan PenyebaranCorona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Unduh |
| 25 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 124/SE/2020 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 | Perubahan Atas Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 | Unduh |
| 26 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 125/SE/2020 Tentang Perubahan Atas Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) | Perubahan Atas Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) | Unduh |
| 27 | Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 126/SE/2020 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M Bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 H / 2020 M Bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Unduh |
| 28 | Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 85/SE/2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja PNS dan Non PNS Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Pelaksanaan Sistem Kerja PNS dan Non PNS Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau | Unduh |
| 29 | Surat Edaran Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor 800/SE/BAPENDA/I/294 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 30 | Surat Edaran Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor 800/SE/BAPENDA/I/317 Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Pelaksanaan Sistem Kerja Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 31 | Surat Edaran Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor 443/SE/BAPENDA/I/342 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan Non PNS di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Unduh |
| 32 | Surat Edaran Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor 443/SE/BAPENDA/I/343 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Samsat Dalam Rangka Menghadapi Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Samsat Dalam Rangka Menghadapi Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 33 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapenda Tahun 2019 | Laporan pertanggungjawaban kinerja Bapenda yang berisikan tentang capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2019 | Unduh |
| 34 | Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 | Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau selama tahun 2019 | Unduh |
| 35 | RENSTRA (2019-2024) | Dokumen Rencana strategis Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau untuk jangka waktu 5 tahun (2019-2024) | Unduh |
| 36 | RENJA 2020 | Dokumen Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau untuk jangka waktu 1 tahun (2020) dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu. | Unduh |
| 37 | PERJANJIAN KINERJA 2020 | Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. | Unduh |
| 38 | DPA 2020 | Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk Tahun 2020 | Unduh |
| 39 | IKU | Laporan yang memuat informasi tentang sasaran dan indikator yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 40 | Capaian IKU Tahun 2020 | Laporan yang memuat informasi tentang capaian target sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 | Unduh |
| 41 | RENCANA AKSI Capaian Kinerja 2020 | Dokumen yang berisikan rencana dan tahapan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 42 | Survei Kepuasan Masyarakat | Dokumen hasil survei yang berisikan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di UPT/UP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | Unduh |
| 43 | Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2020 | Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2020 | Unduh |
| 44 | Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah | perda yang mengatur jenis - jenis pajak daerah Provinsi Riau dan pemungutannya | Unduh |
| 45 | Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | Petunjuk pelaksanaan pemungutan PKB dan BBN-KB | Unduh |
| 46 | Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 | Acuan Penghitungan Dasar PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019 | Unduh |
| 47 | Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB | Pemberian Pembebasan/ Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB tahun 2019 | Unduh |
| 48 | Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts. 973/Bapenda/III/20 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau Tahun 2019 | Penunjukan petugas pelaksanaan kegiatan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor | Unduh |
| 49 | Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang: Pajak Rokok | Pengaturan tentang pengalokasian dan penyaluran serta penggunaan dana pajak rokok | Unduh |
| 50 | Peraturan Gubernur Nomor. 60 Tahun 2014 | Pengaturan tentang Pembagian dan Pengelolaan Pajak Rokok | Unduh |
| 51 | Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran DBH Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. | Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Riau | Unduh |
| 52 | Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Provinsi Riau | Pengaturan pemberian Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Provinsi Riau | Unduh |
| 53 | Keputusan Gubernur Tentang Perhitungan dan Alokasi DBH PKB, BBN-KB, PBB-KB dan PAP untuk untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 | Perhitungan dan alokasi BBN-KB, PBB-KB dan PAP setiap triwulan untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 | Unduh |
| 54 | Keptusan Gubernur tentang Perhitungan dan Alokasi DBH Pajak Rokok Tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau | Perhitungan dan Alokasi DBH Pajak Rokok setiap triwulan Tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau | Unduh |
| 55 | Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi | minyak dan gas bumi | Unduh |
| 56 | Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Unduh |
| 57 | PP Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan | Dana Perimbangan | Unduh |
| 58 | Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019 | APBN Tahun 2019 | Unduh |
| 59 | Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 | Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 | Unduh |
| 60 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019?? | Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 | Unduh |
| 61 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Unduh |
| 62 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang?Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019?? | Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019 | Unduh |
| 63 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik | Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 | Unduh |
| 64 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus | Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus | Unduh |
| 65 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019?? | Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019 | Unduh |
| 66 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah | Pengelolaan Dana Intensif Daerah | Unduh |
| 67 | Perdirjen PK Nomor PER-10/PK/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan penyampaian Persyaratan Penyaluran PID | Pedoman Teknis Penyusunan dan penyampaian Persyaratan Penyaluran PID | Unduh |
| 68 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019?? | Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019 | Unduh |
| 69 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019?? | Perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 dan penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2019. | Unduh |
| 70 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Pengelolaan Dana Desa?? | Pengelolaan Dana Desa | Unduh |
| 71 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2019 Tahun 2019?Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019?? | Perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 dan penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV Tahun Anggaran 2019. | Unduh |
| 72 | Undang-Undang 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 | APBN Tahun Anggaran 2020 | Unduh |
| 73 | Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 | Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 | Unduh |
| 74 | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.07/2020 Tahun 2020?Tentang Penyaluran Dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesesahan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Penyaluran Dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesesahan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Unduh |
| 75 | Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Barang Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 | Penjelasan Atas Pelaksanaan Barang Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 | Unduh |
| 76 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020?Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 | Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 | Unduh |
| 77 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 Tahun 2020?Tentang Perubahan Atas PMK No.48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 | Unduh |
| 78 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 Tahun 2020?Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 | Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 | Unduh |
| 79 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 | Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 | Unduh |
| 80 | Surat Edaran Nomor S-116 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan DID Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 | Penyaluran dan Penggunaan DID Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 | Unduh |
| 81 | Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang pemanfaatan DAK bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 | Pemanfaatan DAK bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 | Unduh |
| 82 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 | Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 | Unduh |
| 83 | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 | Perubahan Anggaran Belanja Transfer | Unduh |
| 84 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 | Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 | Unduh |
| 85 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 | Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 | Unduh |
| 86 | Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 219/2813 dan Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 | Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 | Unduh |
| 87 | Adendum Naskah Perjanjian Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara PT. Jasa Raharja Cabang Riau dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor P/SP/2020 dan 003/HD/BAPENDA/2020 | Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja Cabang Riau | Unduh |
| 88 | Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah | Mengatur Jenis-jenis Retribusi Daerah | Unduh |
| 89 | Standar Operasional Prosedur Kesamsatan | Standar Operasional Prosedur untuk pelayanan kesamsatan mulai pendaftaran, penetapan, pembayaran, penggabungan, penyerahan dan pengarsipan | Unduh |
| 90 | Data Target Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 | Target Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 | Unduh |
| 91 | Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 | Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 | Unduh |
| 92 | Realtime Penerimaan PKB & BBN-KB Tahun 2020 | Data Realisasi Penerimaan PKB & BBN-KB Tahun 2020 Secara Realtime | Unduh |
| 93 | Info Nilai Pajak Kendaraan Bermotor | Menampilkan informasi tentang Nilai Pajak Kendaraan Bermotor | Unduh |
| 94 | Info NJKB Provinsi Riau | Menampilkan informasi tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) | Unduh |
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.6 Simpang Tiga Pekanbaru
Email
adminweb.dipenda@riau.go.id
Copyright © All rights reserved | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau